Senin, 26 Mei 2025 – Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan , kepada Bupati Tapin H Yamani yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tapin Achmad Riduan Syah, pada Senin, 26 Mei 2025, bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalsel.
Bupati Tapin, H Yamani menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas hasil yang diperoleh Kabupaten Tapin atas diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 11 kalinya. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi semangat baru dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih maksimal di Kabupaten Tapin.
“Ini menunjukkan bahwa keseriusan dan semangat dari seluruh pelayan masyarakat Kabupaten Tapin, baik Bupati, Wakil bupati dan seluruh jajaran ASN, rekan-rekan DPRD Kabupaten Tapin sebagai pelayan masyarakat serius dan bersungguh-sungguh ingin menghadirkan tata kelola yang baik, bersih dari KKN,” katanya.
Menurut dia, predikat WTP menjadi momentum kebangkitan Kabupaten Tapin dalam percepatan pembangunan dengan mengedepankan asas taat aturan.
Pemkab Tapin masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK.
“Ada beberapa rekomendasi yang masih harus kita tindak lanjuti bersama dan itu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk segera menuntaskan dalam 60 hari ke depan,” jelasnya.
